Media Informasi Universitas Negeri Padang

Formasi CPNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021

- Advertisement -

321

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR : 176 TAHUN 2021TENTANGPENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :

  • Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambang pegawai Aparaur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja
  • Bahwan untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai mana dimaksud poin dia atas, dipandang perlu menetapkan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun anggaran 2021

Memutuskan :

  • Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun anggaran 2021
  • Penetapan rincian kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sejumlah 4.361 (empat ribu tiga ratus enam puluh satu)
  • Masa hubungan perjanjian kerja jabatan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun
  • Hubungan perjanjian kerja antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan pejabat pembina kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaskud diktrum Kedua atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan
  • Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara tersebut, dilakukan oleh pejabat pembina kepagawaian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
  • Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  • Keputusan menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

Hari/ Tanggal Terbit : Sabtu 22 Mei 2021
Sumber Informasi : BKKBN Republik Indonesia
Metode Informasi : Ketik Ulang (Re-Type)

Comments